Indonesia Ajak Dunia Adopsi Demokrasi Hijau

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyampaikan misi Green Democracy (Demokrasi Hijau) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB, COP30, di Brazil. Indonesia menegaskan kebutuhan paradigma baru untuk menjawab krisis iklim global melalui penguatan peran masyarakat adat.

Dalam pidatonya di hadapan para delegasi internasional di Paviliun Indonesia, Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin menjelaskan gagasannya. Menurut Sultan, kemajemukan demokrasi global saat ini sudah mengalami titik jenuh dan menjadi sumber ketidakstabilan politik serta degradasi lingkungan.

Dalam forum tersebut, Sultan memperkenalkan gagasan Green Democracy atau Demokrasi Hijau, sebuah konsep yang ia tuangkan dalam buku yang diterbitkan pada 2025.

Ia menekankan, Indonesia sebagai negara tropis terbesar dengan masyarakat adat terbanyak di dunia, memiliki modal sosial dan ekologis untuk memimpin gerakan demokrasi hijau secara global. Sultan menyebut masyarakat adat adalah penjaga alam paling efektif karena hidup dengan kearifan yang mengutamakan keseimbangan, bukan eksploitasi.

"Indonesia sangat berkomitmen serius untuk memperkuat nilai ekonomi karbon, sebagaimana diamanatkan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh presiden kami, Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang mencakup perdagangan karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca," ucapnya.

Sultan juga menyampaikan kemajuan Indonesia dalam mitigasi krisis iklim, termasuk penurunan laju deforestasi, rehabilitasi 3,6 juta hektare lahan, dan pengembangan ekonomi karbon nasional.