Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kesiapan pemerintah dalam mencairkan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan dan Sumatra yang diajukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Meski menjamin ketersediaan dana, Menkeu memberikan peringatan tegas agar tidak ada praktik mark-up atau penggelembungan dalam rencana anggaran tersebut.
Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selalu menyiagakan dana dan siap menyalurkannya bergantung pada skala operasi yang dilakukan oleh BNPB di lapangan.
Purbaya mencatat bahwa pagu anggaran BNPB saat ini telah mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp1,05 triliun, naik signifikan dari pagu awal sebesar Rp491 miliar. Jika alokasi tersebut masih kurang, Kemenkeu siap menambahnya.
“Kami uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa,” kata Purbaya dikutip dari Zona Bisnis Metro TV, Kamis 27 Agustus 2026.
Purbaya menekankan sejauh ini tak membatasi nilai tambahan anggaran yang boleh diajukan oleh BNPB. Hanya saja, ia menggarisbawahi pengajuan dana harus bebas dari manipulasi harga.
“Asal jangan di-mark up saja. Kalau untuk bencana kan pendekatannya beda dengan belanja biasa. Bencana kan menyangkut hajat hidup orang banyak yang betulan mengancam kehidupan mereka. Jadi, kami akan beda pendekatannya dengan program-program yang lain,” tutur Menkeu.
Streaming