Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2026, Presiden Prabowo Apresiasi Penanganan Kendala di Lapangan

Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 bersama dengan jajaran kementerian terkait dan DPR RI di Hambalang pada Rabu, 17 Juni 2026. Presiden mengapresiasi penanganan kendala yang ada di lapangan dan keberhasilan capaian penting meski persiapan kementerian terhitung singkat.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Muhammad Irfan Yusuf menjelaskan meski baru mulai bekerja pada September 2025, Kementerian Haji dan Umrah berhasil mengejar beragam persiapan yang sempat tertinggal. Di antaranya percepatan penerbitan visa. 

“Penerbitan visa. Visa terbit sekitar pertengahan Ramadan. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Nusuk sudah mulai dibagikan di Tanah Air sehingga tidak ada lagi cerita jemaah yang terpisah dari keluarganya, jemaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jemaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi.” kata Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf, dikutip dari tayangan Prioritas Indonesia, Metro TV, Kamis, 18 Juni 2026.
 

Baca juga: Jemaah Haji Garut Akui Pelayanan Haji Sangat Memuaskan

Pemerintah juga mulai menerapkan skema kontrak layanan multi-years dengan para penyedia layanan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian bagi mitra penyedia layanan untuk berinvestasi dalam peningkatan fasilitas bagi jamaah Indonesia.

“Kemudian yang lainnya lagi kita sudah mulai melakukan kontrak-kontrak ini multiple years untuk bisa memastikan layanan harus baik dan bisa menjadi jaminan bagi pihak vendor untuk bisa memberikan layanan terbaik dan kita juga bisa mendapatkan harga yang lebih baik lagi." ucapnya. 

Presiden juga memberikan arahan untuk meningkatkan kualitas layanan pada penyelenggaraan haji tahun 2027. Arahan ini mencakup peningkatan kualitas layanan haji terutama aspek konsumsi, akomodasi, dan persiapan layanan.

Dalam pertemuan ini Presiden juga menaruh perhatian terhadap pengembangan konsep Kampung Haji sebagai salah satu upaya jangka panjang meningkatkan pelayanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dan Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan pelayanan haji yang semakin berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh jemaah Indonesia.