MPR Gelar Rapat Gabungan, Sidang Istimewa Direncanakan 26 November

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar rapat gabungan secara tertutup di Ruang Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta. Rapat tersebut membahas tahapan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI.

Dalam rapat itu, pimpinan MPR bersama unsur DPR dan DPD RI membahas empat agenda utama. Agenda pertama ialah menentukan tanggal pelaksanaan Sidang Paripurna MPR untuk memilih wakil presiden baru.

Agenda kedua adalah menyepakati pengiriman surat pemberitahuan kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut memuat jadwal sidang sekaligus permintaan agar Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya.

"Kemudian yang ketiga adalah pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc," ucap Jurnalis Metro TV Valerie Budianto dalam laporannya pada tayangan Breaking News Metro TV, Jumat, 13 November 20.26

Adapun, Tim Verifikasi bertugas untuk memeriksa kelengkapan persyaratan calon. Sedangkan Tim Ad Hoc bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih. 

Sidang Paripurna MPR untuk pemilihan wakil presiden sendiri direncanakan berlangsung pada 26 November 2026. Perkiraan jadwal tersebut berada dalam rentang 23 November hingga 4 Desember 2026 yang sebelumnya disampaikan pimpinan MPR Bambang Wuryanto.
 

Penentuan jadwal juga mempertimbangkan agenda kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri. Presiden dijadwalkan menghadiri KTT ASEAN di Filipina dan KTT APEC di Shenzhen, Tiongkok, sebelum kembali ke Tanah Air pada 19 November 2026.

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan target agar Indonesia segera memiliki wakil presiden definitif. Berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. 

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan pihaknya siap mendukung proses pengisian jabatan wakil presiden. Ia menegaskan DPD tidak akan mempersulit tahapan pemilihan dan siap membantu penyediaan sarana penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.

Terkait pembentukan tim kerja, DPD RI telah menyiapkan daftar perwakilan untuk bergabung dengan unsur DPR RI. DPD menyerahkan masing-masing delapan nama untuk mengisi Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc.

Susunan akhir kedua tim akan disepakati bersama unsur DPR dan DPD dalam rapat gabungan. Ketua MPR Ahmad Muzani dijadwalkan mengumumkan susunan tim setelah rapat selesai.