17 November 2026 17:25
Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan tenggat waktu kepada pemerintah daerah untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026.
“Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan Upah Minimum Provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk Upah Minimum Sektoral Provinsi,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dikutip dari tayangan Headline News Metro TV, Selasa 17 November 2026.
Lebih lanjut, Yassierli mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah terkait penetapan upah minimum tahun depan.
Sosialisasi pertama dilakukan pada 13 November 2026 bersama para kepala dinas. Selanjutnya, pada 16 November 2026, Kemnaker berkoordinasi dengan para gubernur, bupati, dan wali kota di Kantor Kementerian Dalam Negeri.
“Jadi terkait dengan penetapan upah minimum 2027, kami sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para kepala dinas tanggal 13 November yang lalu. Kemarin, tanggal 16 November, kami sudah melakukan sosialisasi juga dan koordinasi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di Kantor Kementerian Dalam Negeri,” kata Yassierli.
Sementara itu, batas penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan pada 25 November 2026. Adapun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) harus ditetapkan lima hari setelahnya, yakni 30 November 2026.
“Batas untuk Upah Minimum Kota Kabupaten adalah 25 November, tambah lima hari untuk Upah Minimum Sektoral Kota dan Kabupaten,” tambahnya.
Selain melakukan sosialisasi dan koordinasi, Kemnaker juga telah mengirimkan surat edaran kepada pemerintah daerah. Surat tersebut memuat data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penentuan upah minimum sektoral, serta panduan terkait estimasi besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL).