Penyampaian Aspirasi di Medan, Tuntut Transparansi Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Sejumlah organisasi relawan dan elemen masyarakat di Sumatra Utara menggelar aksi untuk menyoroti isu dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh politik nasional. Massa mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas kasus ini hingga ke aktor intelektualnya.

Aksi yang diinisiasi oleh Gerakan Lintas 98 Sumatra Utara dan organisasi relawan pendukung ini menyatakan dukungan penuh kepada Kapolri untuk mengungkap dalang di balik skandal tersebut secara transparan dan menyeluruh, tanpa berhenti pada pemeriksaan pihak tertentu saja.

Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo, Edison Marbun, menegaskan bahwa publik membutuhkan keterbukaan mengenai sosok yang menginstruksikan tindakan tersebut.

"Dari kami adalah keterbukaan pengungkapan siapa dalang di balik kasus ini. Karena tidak mungkin seorang mantan Kapolri melakukan tindakan di luar hukum. Kami yakin ada pihak atau oknum yang meminta mantan Kapolri melakukan penyadapan tersebut," ujar Edison dalam tayangan Primetime News Metro TV, Selasa, 10 November 2026.

Massa menilai kasus ini bukan sekadar persoalan privasi atau keamanan pribadi seorang presiden, melainkan menyangkut keamanan jalur komunikasi kepala negara, perlindungan hak privasi warga, hingga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu, massa aksi meminta agar pemanfaatan teknologi penyadapan oleh instrumen negara berada di bawah pengawasan yang sangat ketat agar tidak disalahgunakan untuk melayani kepentingan pihak-pihak tertentu.