30 September 2022 19:05
Partai Demokrat menduga ada unsur politisasi dan kriminalisasi yang dilakukan negara untuk mengintervensi jabatan Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua. Apakah hal itu yang menjadi alasan partai Demokrat memberikan bantuan hukum kepada Lukas Enembe?
Wasekjen Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, Partai Demokrat tidak mentoleransi terhadap korupsi serta mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan KPK. Namun, Didik menambahkan penegak hukum seharusnya adil, independen, transparan, dan tidak pandang bulu dalam menuntaskan kasus korupsi.
Didik menegaskan alasan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan perhatian lebih terhadap kasus korupsi Lukas Enembe karena AHY sedang tidak ada kegiatan di tempat lain. Partai Demokrat sudah meminta Lukas Enembe mengikuti proses hukum di KPK.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai pernyataan AHY sudah bagus namun terkurangi dengan kalimat politisasi. Boyamin yakin AHY masih percaya terhadap KPK.
Menurut Boyamin, masyarakat menilai bahwa Partai Demokrat kurang ikhlas dalam menghadapi kasus yang menimpa Lukas Enembe. Ia berharap AHY memberikan pernyataan untuk mengimbau Lukas Enembe mematuhi hukum dan datang ke KPK.