Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengadakan sosialisasi pemanfaatan e-katalog lokal di Kota Pekalongan. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Nantinya, e-katalog ini akan memuat sejumlah pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh pemerintah Kota Pekalongan, dengan mengutamakan produk-produk hasil UMKM setempat.
Selain mempermudah dalam pencarian barang dan jasa serta meningkatkan produk lokal, e-katalog ini juga meminimalisir praktek suap saat pengadaan barang atau jasa dilingkungan pemerintahan.
Hendrar Prihadi, selaku Kepala LKPP mengatakan bahwa pengadaan barang di Kota Pekalongan sudah berjalan. UMKM yang terlibat pun sudah di atas 66%. Sementara produk dalam negeri yang digunakan juga sudah mencapai sekitar 80%. Adanya transparansi pengadaan barang dan jasa ini, diharap bisa meminimalisir praktek suap karena semua barang dan jasa yang dimasukkan sudah mencantumkan harga.
Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid mengaku, transaksi menggunakan e-katalog ini sudah berjalan dengan lancar. Namun, nilainya masih harus ditingkatkan.
Sedangkan untuk e-katalog lokal akan terus didorong oleh Pemkot Pekalongan. Sebab penyerapan produk UMKM dalam e-katalog ini akan sangat berdampak bagi ekonomi setempat.
