11 August 2026 23:16
Pemerintah secara resmi menetapkan langkah penanganan darurat dengan memfokuskan operasi pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas. Kebijakan ini diambil menyusul eskalasi kebakaran yang meluas hingga Juni 2026, dengan total akumulasi areal terbakar di wilayah tersebut mencapai 48.486 hektare.
Enam provinsi yang menjadi fokus utama pengawasan ketat adalah Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dari jumlah tersebut, Kalimantan Barat tercatat sebagai provinsi dengan kerusakan terluas, yakni mencapai 28.680 hektare.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menyatakan bahwa pemerintah terus merespons situasi cuaca ekstrem akibat penguatan fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal Oktober 2026.
"Upaya yang paling tepat, operasi yang paling tepat dilakukan adalah yang efektif. Operasi udara sebetulnya sangat efektif menimbulkan hujan buatan yang dilakukan oleh BNPB, itu yang paling efektif. Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi, yaitu kita harus menemukan ada awan hujan. Selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan," ujar Djamari dalam tayangan Prioritas Indonesia Metro TV, Selasa, 11 Agustus 2026.