Menakar Untung-Rugi Indonesia Masuk Board of Peace

Istana Kepresidenan Jakarta menjadi saksi sibuknya diplomasi tingkat tinggi Presiden Prabowo Subianto sepanjang pekan ini. Fokus utama pembicaraan mengerucut pada satu isu krusial yang tengah memantik perdebatan global: keputusan Indonesia bergabung dalam keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian untuk Gaza, sebuah inisiatif yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Forum Ekonomi Dunia Davos, Januari lalu.

Langkah strategis ini tidak diambil sembarangan. Pada Rabu 4 Februari 2026, Presiden mengundang para arsitek politik luar negeri Indonesia dari berbagai era. Mulai dari Marty Natalegawa, Alwi Shihab, Hassan Wirajuda, hingga Retno Marsudi dan Dino Patti Jalal. Forum ini menjadi ajang "belanja masalah" dan menakar risiko. Dino Patti Jalal secara terbuka menyebut langkah ini berisiko tinggi mengingat besarnya pengaruh Israel terhadap Trump. Namun di sisi lain, ini dinilai sebagai satu-satunya jalan konkret saat ini untuk mendesak perdamaian, asalkan Indonesia tetap kompak dengan negara-negara Islam lainnya.

Sehari sebelumnya, konsolidasi domestik juga dilakukan dengan mengundang 50 tokoh dan pimpinan ormas Islam. Kekhawatiran bahwa dewan ini akan melangkahi wewenang PBB dan tidak melibatkan Palestina secara langsung, dijawab dengan jaminan tegas dari Presiden. Pemerintah berjanji bahwa keterlibatan Indonesia murni demi kemaslahatan dan kemerdekaan Palestina. Jika di tengah jalan dewan ini melenceng dari tujuan tersebut, Indonesia tidak segan untuk angkat kaki.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa lintasan tujuan Indonesia sudah jelas: damai di Gaza dan kedaulatan Palestina. Bergabungnya Indonesia bersama 35 negara lain, termasuk Uni Emirat Arab, dalam Board of Peace adalah pertaruhan diplomasi yang dihitung cermat.