Warga Terobos Rapat Paripurna HUT Ke-66 Bulukumba, Tolak Pembangunan Industri Petrokimia

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, diwarnai aksi protes dan kericuhan. Sejumlah warga menolak rencana pembangunan industri petrokimia di kawasan wisata dan konservasi yang berada di Kecamatan Bonto Bahari.

Aksi tersebut dilakukan oleh warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Perlawanan Rakyat Bulukumba. Mereka menggelar unjuk rasa di ruang paripurna DPRD Bulukumba dengan membawa spanduk serta menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan industri petrokimia amonia dan kilang minyak di kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) serta wilayah konservasi terumbu karang.

Kericuhan tidak hanya terjadi di dalam ruang paripurna, namun juga di depan kantor DPRD Bulukumba. Massa aksi terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan saat berupaya masuk ke ruang rapat paripurna.
 

Baca juga: Hilirisasi Petrokimia Diperkuat, Polytama Andalkan Bahan Baku Kilang Pertamina

Penolakan terhadap rencana pembangunan industri petrokimia tersebut diketahui telah dilakukan warga Bonto Bahari bersama aktivis lingkungan sejak 2024. Mereka menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan sektor pariwisata bahari.

Selain itu, warga juga menyesalkan sikap pemerintah daerah yang disebut meminta masyarakat mengosongkan wilayah Bonto Bahari, padahal kawasan tersebut telah ditempati secara turun-temurun.

“Daya rusak dari amonia itu sangat besar. Meski pengelolaannya tidak lagi konvensional, bukan berarti dampak perusakannya berkurang. Pembangunan ini berpotensi merusak air, udara, dan tanah dalam jangka waktu dekat,” ujar salah satu perwakilan massa aksi, Anjar Sumiyana Masiga.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba terkait tuntutan warga dan kelanjutan rencana pembangunan industri petrokimia tersebut.