24 January 2017 18:57
Meski belum masuk dalam Prolegnas, wacana pemerintah untuk merevisi UU Ormas menimbulkan reaksi yang beragam dari Komisi II DPR. Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Rambe Kamarulzaman menilai revisi UU Ormas diperlukan untuk menegaskan kewajiban dan hak ormas. Ia juga menilai perlu ada sanksi yang diberikan bagi ormas yang melanggar kewajiban.