Politik Jalan Tengah Cara PDIP

Pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bahwa PDIP merupakan "partai penyeimbang" dinilai sebagian pihak sebagai bentuk politik "malu-malu" karena tidak secara tegas beroposisi. Namun, pengamat politik menilai hal itu sebagai langkah cerdas.

Dalam Kongres ke-VI PDI Perjuangan yang diselenggarakan di Bali pada 1-2 Agustus 2025, Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum untuk periode 2025-2030. Kongres ini berfokus pada urusan internal, sehingga tidak mengundang pejabat pemerintah maupun partai politik lain, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Dalam susunan kepengurusan baru, Megawati juga memilih untuk merangkap sementara sebagai Sekretaris Jenderal partai.

Di forum tertinggi partai ini, Megawati menegaskan bahwa partainya bukan oposisi dan bukan pula bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi. Atas dasar itulah, PDIP akan bertindak sebagai kekuatan penyeimbang.

"PDI Perjuangan tidak memosisikan diri sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang," tegas Megawati.

Pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi, menilai pernyataan Megawati itu sebagai langkah politik yang cerdas. Pernyataan itu dinilai dapat diartikan sebagai sinyal perdamaian terhadap pemerintah, tapi pada saat yang sama tidak mau masuk pemerintahan.

"Saya sebut cerdas karena kalau misalnya masuk ke dalam pemerintahan tetapi kinerja pemerintah dianggap negatif oleh publik, maka PDI Perjuangan tidak bisa mengklaim sebagai partai yang berada di luar kekuasaan. Tapi pada saat yang sama, juga mengirim sinyal perdamaian kepada kekuasaan bahwa PDI Perjuangan tidak akan menjadi oposisi dalam pengertian yang negatif atau destruktif," jelas Burhanuddin.

Burhanuddin Muhtadi juga melihat bahwa sejatinya Presiden Prabowo menginginkan PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan yang terlihat dari berbagai gestur aktif yang dilakukannya. Namun, PDIP tampaknya telah memilih jalannya sendiri sebagai partai penyeimbang dengan arah politik yang tidak konfrontatif terhadap pemerintah.

Sementara juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi. Karena itu PDIP menyebut istilah partai penyeimbang merupakan sebutan yang paling tepat.

"Yang ada adalah bagaimana bisa bersinergi, bisa menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis untuk melakukan pembangunan-pembangunan ke depan. Oleh karena itu, penggunaan diksi 'partai penyeimbang' itu kami rasa adalah diksi yang paling pas untuk menggambarkan bagaimana PDI Perjuangan akan memposisikan diri di dalam dinamika pemerintahan Indonesia setidaknya lima tahun ke depan dalam pemerintahan Prabowo," jelas Aryo.

PDI Perjuangan sudah memilih jalan sebagai "partai penyeimbang" yang tidak akan masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada saat yang sama, partai ini menunjukkan arah politik yang tidak konfrontatif terhadap pemerintah. Inilah politik "jalan tengah" gaya PDI Perjuangan.