Istri Presiden keempat Republik Indonesia Sinta Nuriyah memandang dua langkah konkret yang dapat diupayakan usai pencabutan TAP MPR nomor 2 Tahun 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang kedudukannya resmi tak berlaku lagi, yaitu meminta nama Gus Dur segera direhabilitasi dengan mengembalikan martabatnya sebagai presiden, dan menarik publikasi baik buku atau pelajaran mengenai penurunan Gus Dur.
“Pencabutan TAP
MPR Nomor 2/ 2001 ini kami harapkan dapat menjadi langkah awal sebuah landasan hukum yang lebih meningkat bagi kepentingan rehabilitasi nama baik Gus Dur ke depan. Nanti dalam konteks perlu ada pelurusan sejarah bahwa Gus Dur tidak pernah melakukan tuduhan yang dialamatkan Kepada beliau,” tutur Siti Nuriyah.
“Banyak ahli hukum tata negara yang bisa bersaksi bahwa Gus Dur telah mengalami apa yang dinamakan kudeta parlementer. Sebuah kerancuan proses politik mengingat Indonesia tidak menganut demokrasi parlementer, namun menganut sistem presidensial,” jelas Siti Nuriyah.
Bagi Siti, tidak ada satupun tuduhan kepada Gus Dur yang terbukti, terutama tuduhan korupsi. Ia mengatakan Gus Dur tidak pernah menumpuk kekayaan.
“Berbagai tujuan dialamatkan kepada Gus Dur melalui prosedur yang salah dan saling tabrak dan sampai detik ini tidak ada satupun dari tuduhan tersebut yang terbukti. Bagi kami yang paling menyakitkan adalah tuduhan seolah Gus Dur telah melakukan tindakan korupsi. Semua orang yang mengenal Gus Dur dan saya rasa di ruangan ini banyak sekali orang yang pernah secara langsung berinteraksi dengan Gus Dur bisa bersaksi tentang kesederhanaan Gus Dur, sampai akhir hayatnya Gus tidak pernah menumpuk harta,” imbuh Siti Nuriyah.
Streaming