NEWSTICKER

Pakar Kritik Perppu Cipta Kerja Sebagai Jalan Pintas Pemerintah

5 January 2023 06:51

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang baru saja diterbitkan Presiden Joko Widodo menuai pro dan kontra. Pakar hukum tata negara, Feri Amsari mengkritik Perppu tersebut merupakan jalan pintas pemerintah menerapkan UU Cipta Kerja tanpa perlu melakukan perbaikan. 

"Ini (Perppu Cipta Kerja) adalah akal-akalan pemerintah untuk menerapkan UU Cipta Kerja karena pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, tidak sanggup memenuhi perintah MK untuk memperbaiki UU Cipta Kerja," ujar pakar hukum tata negara, Feri Amsari. 

Feri Amsari menegaskan penerbitan Perppu ini tak sesuai dengan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2O2O. "Di dalam putusan MK Nomor 91 yang menguji Undang-Undang Cipta Kerja tidak satu pun dari sembilan poin amar yang memerintahkan terbitnya Perppu. Yang diperintahkan itu adalah untuk segera melakukan perbaikan dalam waktu dua tahun," ujar Feri Amsari.

Feri juga mempersoalkan Perppu Cipta Kerja yang terlalu panjang. Menurutnya, Perppu tersebut sudah menggambarkan sifat tidak mendesak dan tidak memenuhi kriteria kegentingan. 

"Tidak pernah dalam sejarah, Perppu yang menangani suatu yang mendesak isinya ratusan pasal, isinya ribuan halaman," lanjut Feri.

Sebelumnya, pemerintah mengklaim Perppu Cipta Kerja ini diterbitkan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi ekonomi global dan kondisi dunia saat ini. 

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Fraksi Demokrat Syarief Hasan menilai tindakan pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tidak sesuai dengan makanisme ketatanegaraan. 

"Ternyata di dalam penerbitan ini kami melihat bahwa mekanisme ketatanegaraan ini tidak berjalan dengan baik. Karena jelas MK sudah mengisyaratkan kepada pemerintah untuk memperbaiki Undang-undang Cipta Kerja ini dalam waktu dua tahun," ujar Syarief Hasan.

Syarief menyebut seharusnya pemerintah melakukan perbaikan perbaikan pada draf rancangan UU Cipta Kerja terlebih dahulu.