17 August 2023 23:52
Proyek food estate digagas Presiden Joko Widodo sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Food estate masuk proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2023.
Saat itu Presiden Joko Widodo menyatakan pembangunan lumbung pangan perlu dilakukan untuk mengantisipasi potensi krisis pangan di tengah pandemi virus corona.
Implementasi pengembangan telah diawali dengan membangun di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatra Utara dan Nusa Tenggara Timur sejak 2020. Proyek ini direncanakan akan terus dikembangkan sampai 2024.
Selain di tiga wilayah tersebut, food Estate juga tersebar di beberapa daerah di Indonesia.
Di Provinsi Kalimantan Tengah, perkembangan sejak pertengahan 2020 pada area lahan sawah eksisting sekitar 30.000 hektare. Lahan itu tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10 ribuhektare dan Kabupaten Kapuas 20 ribu hektare. Selanjutnya pengembangan food Estate Kalimantan Tengah akan diperluas dengan target 70.000 hektare sampai pada tahun 2004.
Di Kabupaten Sumba Tengah, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sasaran luas areal pengembangan pada 2022-2024 ditetapkan bertahap.
Pada 2022 direncanakan seluas 4.709 hektare, 2023 menjadi 6.350 hektare dan pada 2024 menjadi 10 ribu hektare. Jumlah itu terdiri dari luas pada 6 ribu hektare dan jagung 4 ribu hektare.
Di Kabupaten Wonosobo, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komunitas cabai, bawang putih, bawang merah dan kentang. Sasaran luas food estate 2022 ditetapkan sekitar 340 hektare, 2020 dikembangkan 322 hektare, sehingga menjadi 662 hektare. Lalu pada 2024 dikembangkan lagi seluas 338 hektare, sehingga secara keseluruhan mencapai 1.000 hektare.
Food estate juga dikembangkan di berbagai kabupaten di wilayah Jawa seperti di Temanggung, Bantul, Garut dan Gresik.
Belakangan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengkritik food estate yang dinilai sebagai kejahatan lingkungan. Yang menjadi sasaran tembak adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Maklum Prabowo ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo sebagai pengendali dari proyek food estate.
Merespons serangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa proyek food estate merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo, yang dilaksanakan Prabowo merupakan kebijakan Presiden.
Kritik PDIP terhadap Prabowo Subianto meningkat setelah empat partai yakni Gerindra, PKB, Golkar dan PAN sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres di pemilu 2024. Deklarasi dukungan itu dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi di kawasan Menteng, Jakarta.
Airlangga juga mengatakan bahwa Prabowo Subianto merupakan figur yang pas untuk melanjutkan pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
PDI Perjuangan menyoroti deklarasi koalisi Prabowo Subianto di Museum Perumusan Naskah Proklamasi di kawasan Menteng, Jakarta. Sekjen PDIP Perjuangan, Hasto menyebut museum nasional seharusnya tak boleh digunakan untuk kampanye atau aktivitas politik praktis.
Hasto menilai apa yang dilakukan Prabowo bersama koalisinya berpotensi melanggar undang-undang. Hasto pun ikut buka suara soal pelaporan kepada Bawaslu terkait sikap kubu Prabowo tersebut.
Ia berharap laporan dugaan pelanggaran proses pemilu ke Bawaslu ini bisa menjadi pelajaran ke depannya.
Sejumlah serangan PDIP terhadap Prabowo dipastikan hanyalah awal dari memanasnya rivalitas politik jelang Pemilu 2024. Tapi menggunakan peluru food estate untuk menembak Prabowo bukan hanya akan mengena pada Prabowo, tapi juga Presiden Joko Widodo karena dalam sistem presidensial yang punya kebijakan adalah presiden.