Jakarta: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, akhirnya buka suara merespons sorotan tajam publik terkait anggaran renovasi rumah dinas (rumdin) gubernur yang menelan biaya fantastis hingga menyentuh angka Rp25 miliar.
Ditemui di Gedung DPR RI, Selasa, 7 April 2026, Rudy memberikan klarifikasinya dengan menyebut bahwa kondisi bangunan dan perabotan di dalam rumah dinas tersebut memang sudah sangat memprihatinkan dan tidak layak pakai.
Klarifikasi Gubernur: Fasilitas tak Layak dan Bangunan Terbengkalai
Menurut Rudy, renovasi besar-besaran ini terpaksa dilakukan karena kompleks rumah jabatan tersebut sudah tidak dihuni selama lebih dari 10 tahun. Akibatnya, banyak fasilitas vital yang mengalami kerusakan parah.
“Mulai banyak sekali yang tidak ada ya, mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahi, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisi-televisinya, sofa-sofanya sudah tidak layak,” ungkap Rudy.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa nominal Rp25 miliar tersebut tidak dialokasikan eksklusif untuk tempat tinggal gubernur saja. Anggaran tersebut mencakup pembenahan rumah dinas wakil gubernur, fasilitas guest house, hingga ruang pertemuan berskala besar di dalam kompleks, seperti Odah Etam yang berkapasitas 1.000 orang dan Olah Bebaya yang menampung 500 orang.
Bantah Minta Sendiri, Sebut Peran TAPD
Gubernur dari Partai Golkar ini juga mengklaim bahwa dirinya tidak pernah secara khusus meminta pengadaan atau renovasi rumah dinas tersebut.
Rudy menjelaskan bahwa penyusunan anggaran murni dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang kemudian dibahas dan disetujui bersama DPRD Kaltim. Ia sendiri memilih tinggal di rumah dinas saat ini karena pertimbangan efisiensi waktu, mengingat lokasinya yang sangat dekat dengan kantor gubernur.
Rincian Item Fantastis yang Menjadi Sorotan
Meskipun Gubernur Rudy telah memberikan alasan fungsional, publik tetap menyoroti rincian dari 57 item belanja yang tercatat dalam data Inaproc Kaltim tahun 2025. Beberapa pos pengadaan dinilai terlalu mewah untuk ukuran fasilitas pemerintahan.
Berikut adalah beberapa rincian anggaran yang mencuat dan memicu polemik:
- Rehabilitasi Ruang Kantor Gubernur: Rp6 miliar
- Renovasi Rumah Jabatan Gubernur: Rp3 miliar
- Rehabilitasi Ruang Kerja Wakil Gubernur: Rp1,2 miliar
- Belanja Mebel & Perabotan: Hampir mencapai Rp1 miliar
- Pengadaan Videotron: Lebih dari Rp700 juta
- Peralatan Dapur: Lebih dari Rp600 juta
- Interior Ruang Fitnes dan Biliar: Rp195 juta
- Pengadaan Akuarium Air Laut: Rp195 juta
Pengadaan fasilitas hiburan seperti ruang biliar hingga akuarium air laut bernilai ratusan juta rupiah inilah yang pada akhirnya memicu pertanyaan publik mengenai urgensi operasional kenyamanan sang kepala daerah. (Daffa Yazid Fadhlan)
Streaming