17 October 2026 20:53
Sebaran asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terindikasi telah melintas di lapisan atmosfer DKI Jakarta pada ketinggian di atas 5,5 kilometer. Meski belum berdampak langsung ke permukaan tanah Ibu Kota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama para pakar bergerak cepat menyiapkan langkah antisipasi dari sisi kesehatan, strategi pemadaman berbasis data ilmiah, hingga diplomasi internasional.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Nirwono Joga, menjelaskan bahwa tingginya indeks kualitas udara Jakarta yang sempat tercatat di angka 118, saat ini masih didominasi oleh polusi lokal dari sektor transportasi dan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, diperparah oleh musim kemarau panjang.
Sebagai bentuk antisipasi jika kualitas udara memburuk, Pemprov DKI telah menyusun tiga standar operasional prosedur (SOP) utama, yaitu penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa sekolah, pemantauan kesehatan khusus bagi lansia dan penderita komorbid melalui Puskesmas dan Pasukan Putih, serta imbauan penggunaan masker bagi pekerja.
"Fokus utamanya adalah melindungi kesehatan anak-anak dari TK, SD, SMP, SMA untuk belajar dari rumah. Selain itu, Pemprov DKI juga menyiapkan dukungan teknis berupa penggunaan water mist di gedung-gedung untuk menekan polusi udara," ujar Nirwono Joga dalam tayangan Primetime News Metro TV, Sabtu, 16 Oktober 2026.
Dari sudut pandang akademis, Asisten Profesor University of Nottingham, Dr. Bagus Muljadi, menekankan pentingnya mengubah pendekatan penanganan karhutla dari sekadar reaktif menjadi pemadaman berbasis prediksi sains. Ia menilai metode pemadaman seperti water bombing berbiaya sangat mahal dan memiliki tingkat keberhasilan yang kecil untuk kebakaran di lahan gambut yang mengalami pembakaran di bawah permukaan (smoldering).
Oleh karena itu, penggunaan data citra satelit dan pemodelan persebaran polutan secara real-timesangat krusial untuk mencegat pergerakan api. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya transparansi penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab demi menjaga kepercayaan publik dan diplomasi internasional.
"Yang paling penting untuk meningkatkan kepercayaan publik internasional adalah kepastian hukum. Kita tidak boleh defensif, melainkan harus menunjukkan proses hukum yang akuntabel dan berlandaskan sains," tegas Bagus Mulyadi
Sementara itu, Pengurus Pusat perhimpunan Dokter paru Indonesia, Tjandra Yoga Aditama, memaparkan lima tingkatan dampak kesehatan akibat paparan asap karhutla, mulai dari iritasi saluran pernapasan ringan, kambuhnya penyakit asma dan ISPA, pemburukan kondisi paru, hingga bahaya partikel halus PM2.5 dan Ultra Fine Particle (UFP) yang mampu menembus sirkulasi darah.
Risiko tertinggi dirasakan oleh para petugas pemadam kebakaran di lapangan yang terpapar asap secara intensif dalam jangka waktu lama.
"Dampak asap ini sangat luas, tidak hanya pada sistem pernapasan dan paru-paru, tetapi juga risiko iritasi kulit, iritasi mata, hingga gangguan pencernaan jika partikel asap mencemari sumber air minum warga," ungkap Tjandra Yoga Aditama
Melalui sinergi antara kebijakan pengetatan polusi di tingkat daerah, penegakan hukum yang tegas, serta penggunaan teknologi pemantauan berbasis sains, diharapkan dampak krisis asap karhutla ini dapat ditekan sehingga kualitas udara di berbagai wilayah Indonesia kembali membaik.