Pakar Hukum: Upaya Gibran di PTUN Akan Sia-Sia

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai langkah hukum yang dipilih Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan berujung sia-sia. Menurutnya, putusan PTUN tidak akan mampu menganulir atau menggugurkan kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang telah ada.

Sebelumnya, dalam pertemuan tertutup selama 2,5 jam di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa 10 November 2026, Gibran telah menyampaikan niat pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Di tengah dinamika tersebut, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses hukum di PTUN Jakarta Timur.

Kendati demikian, Margarito memandang langkah tersebut mengandung kekeliruan secara yuridis. Ia menjelaskan, sekiranya PTUN nantinya mendapati fakta atau data baru yang belum pernah disajikan dalam persidangan MK maupun MA, putusan PTUN tetap tidak akan memiliki daya hukum untuk merontokkan keabsahan putusan Mahkamah Agung yang telah menyatakan surat keterangan (suket) terkait bermasalah.

"Pertanyaan hukumnya: apakah dengan sendirinya data lain itu menghilangkan keabsahan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan suket itu batal? Jawabannya tidak! Kenapa? Sebab persoalan hukumnya justru terletak pada mengapa data tersebut tidak diajukan sejak awal proses peradilan sebelumnya," tegas Margarito dikutip dari Top News Metro TV, Selasa 10 November 2026.
 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, sebelumnya membenarkan perihal niat pengunduran diri Gibran yang dilatarbelakangi oleh eskalasi dinamika pascaputusan MK dan MA. Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak niatan tersebut, melainkan memberikan sejumlah saran, termasuk menghormati jalur hukum yang hendak ditempuh Gibran di PTUN.

Di sisi lain, dinamika politik nasional turut bergejolak di Senayan. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menyebut niat pengunduran diri yang baru sebatas lisan tidak memiliki nilai ketatanegaraan yang mengikat sebelum dinyatakan secara resmi.

Senada dengan hal tersebut, usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran terus bergulir kencang di DPR RI, yang ditandai dengan aksi demonstratif anggota Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, yang membentangkan poster bernada desakan mundur usai Rapat Paripurna.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan seluruh proses pengusulan HMP dari para anggota dewan akan ditindaklanjuti secara transparan sesuai mekanisme dan konstitusi yang berlaku.