Pejabat Suka Pamer Harta Kekayaan, KPK Turun Tangan?

2 March 2023 19:53

Kekecewaan tidak terbendung kala melihat para pejabat yang tidak malu memamerkan harta yang dinilai janggal. Pemeriksaan di internal kementerian dianggap tidak cukup, bahkan KPK kini turun tangan.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang emosional terhadap pejabat Kemenkeu yang punya harta kekayaan tidak wajar belum cukup membuktikan kinerjanya sebegai menteri.

"Menurut saya belum cukup karena kita punya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Perpajakan," kata Boyamin Saiman dalam Primetime News Metro TV, Kamis (2/3/2023).

Menurut Boyamin, Sri Mulyani tidak menggunakan Perppu Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Perpajakan kepada internal kementerian. Sri Mulyani justru lebih emosional terhadap pejabat yang punya kekayaan tidak wajar.

Sementara, Mantan Kepala PPATK Yunus Husein mengungkapkan bahwa yang mengidentifikasi transaksi mencurigakan adalah penyedia jasa keuangan. Mereka memberikan laporan ke PPATK bahwa ada transasksi yang mencurigakan.

"Totalnya ada enam laporan yang dipakai oleh PPATK untuk mengidentifikasi dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang," ujar Yunus Husein.

Yunus menambahkan, sorang pemimpin seharusnya memberikan contoh perilaku yang baik. Sehingga, perilaku tersebut akan ditiru juga oleh anak buahnya.

Di sisi lain, pengamat sosial Devie Rahmawati mengapresiasi masyarakat yang sudah paham mengenai harta kekayaan pejabat yang dinilai tidak wajar. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat hierarkies.

"Semenjak reformasi, pemahaman itu diperkuat dan masyarakat dinilai lebih kritis," kata Devie Rahmawati.

Menurut Devie, fenomena gerakan masyarakat yang terjadi saat ini disebut dengan Boikot Sosial.
Oleh karena itu, respons pejabat tinggi seperti Kemenkeu menjadi penting. Dengan demikian, masyarakat bisa merasakan bahwa pemimpinnya berpihak pada mereka.

"Saya percaya ketika sinyal keseriusan untuk membersihakan lingkungan birokrasi ini benar-benar dilihat nyata oleh publik, dukungan positif publik itu segera kembali," pungkas Devie.