Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) belajar mengatur anggaran, karena BPK menilai program yang diusulkan BRIN sangat baik. Namun, program ini tidak diimbangi dengan pengaturan anggaran, sehingga anggaran dan program kerja tidak sesuai.
Sebelumnya, BRIN menjadi perhatian usai dianggap tidak bekerja secara efektif. Para anggota Komisi VII ramai-ramai mengkritisi realisasi anggaran BRIN 2022 yang mencapai angka Rp6,38 triliun.
Qosasi menyebut, BRIN tidak menggunakan dananya sesuai dengan program. Salah satunya realisasi program yang hanya terserap sebanyak Rp100 miliar dari Rp800 miliar yang dialokasikan dan digunakan untuk belanja aksesoris seperti topi, kaos, dan belanja lainnya.
BPK menyampaikan sudah melakukan audit terhadap BRIN sehingga siap memberikan hasil audit kepada pihak DPR RI jika dibutuhkan.
"Pada dasarnya BPK sudah selesai mengaudit, dan pekan ini atau pekan paling lambat kami(BPK) akan serahkan kepada BRIN," ujar Qosasi.
"Kalau teman teman di Komisi VII merasa perlu untuk mendapatkan presentasi langsung dari BPK terhadap temuan-temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) 2022, dengan senang hati BPK akan membuat rapat konsultasi," lanjutnya.
