Kajian Kritis Program Populis

9 March 2024 01:13

Setiap pemimpin tentu ingin dipuja dan dipuji. Dikenal dan dikenang sebagai sosok yang murah hati melalui berbagai program bantuan dan subsidi. Bila tingkat kepuasan terbang tinggi, pengaruh politik pun makin membunyi. Yang jadi pertanyaan apakah kebijakan pro rakyat itu tepat sasaran?

Kebijakan pro rakyat tentu butuh dukungan anggaran yang kuat. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah harus memutuskan apa yang harus diprioritaskan. Jangan sampai demi membangun citra dan tebar pesona, pembangunan menjadi korbannya atau menumpuk utang negara.
 

Baca juga: Pemotongan Dana BOS untuk Makan Siang Gratis Rawan Penyelewengan

Yang juga mesti dicermati, pengawasan atas potensi korupsi serta politisasi. KPK sudah mengingatkan bansos dan hibah rawan penyalahgunaan. Bansos misalnya kerap berujung pada kasus korupsi, bahkan hingga menjerat menteri.

Sebuah riset dengan model siklus anggaran politik menemukan penguasa memanipulasi anggaran menjelang kontestasi demokrasi. Modusnya dengan meningkatkan belanja diskresioner dan mengurangi belanja wajib. Belanja diskresioner seperti bansos dan hibah, sementara belanja wajib seperti anggaran pendidikan. 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Anggie Meidyana)