Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana reshuffle kabinet oleh Presiden dalam waktu dekat. DPR juga akan mempercepat proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
"Saya sudah menjawab di beberapa media dan juga telah melakukan konfirmasi kepada pihak pemerintah. Sejak beredarnya isu reshuffle beberapa menteri, termasuk Ibu Sri Mulyani, pemerintah, dalam hal ini Presiden, belum memiliki rencana untuk melakukan reshuffle," ujar Dasco dikutip dari Breaking News Metro TV pada Senin, 17 Maret 2025.
Menurutnya, pertemuan antara Presiden dengan para menteri, termasuk Sri Mulyani, justru lebih banyak membahas kelancaran pemerintahan dalam memperhatikan kepentingan rakyat.
Sebelumnya, Interaksi antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terlihat dalam acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 Maret 2025. Momen ini berlangsung di tengah spekulasi mengenai kemungkinan Sri Mulyani mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih.
Akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet, membagikan momen tersebut, menggambarkan suasana yang penuh keakraban. Dalam unggahan itu, Sri Mulyani tampak tersenyum saat duduk satu meja dengan Presiden Prabowo selama acara buka puasa bersama.
"Suasana penuh keakraban Presiden Prabowo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berbuka puasa di Istana Negara, sore ini," tulis akun @sekretariat.kabinet pada Rabu, 12 Maret 2025.
Pemerintah Akan Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK
Selain itu, isu terkait pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (
CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Dasco menyebut DPR telah berkomunikasi dengan pemerintah agar prosesnya dipercepat.
"Sebelumnya, sudah ada keputusan pemerintah bahwa pengangkatan CPNS dilakukan pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Namun, dalam pertemuan dengan pemerintah, kami meminta agar pendataan dan simulasi dipercepat," kata Dasco.
Pemerintah, lanjutnya, telah merespons permintaan tersebut dengan komitmen untuk melakukan pengangkatan secara serentak pada 2025. Pengumuman lebih lanjut terkait jadwal pasti akan disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN pada hari ini, Senin, 17 Maret pukul 13.00 atau 14.00 WIB.
DPR Akan Bahas Gugatan Redenominasi Mata Uang
Menanggapi gugatan redenominasi mata uang ke
Mahkamah Konstitusi (MK), Dasco mengatakan bahwa DPR baru menerima surat terkait hal itu kemarin.
"Kami akan mengadakan rapat pimpinan untuk membahasnya sesuai mekanisme yang ada dan mempersiapkan langkah selanjutnya seandainya diminta oleh MK," ujarnya singkat.
Sikap DPR terhadap Kasus-Kasus di Kepolisian
DPR juga menyoroti sejumlah kasus yang melibatkan aparat
kepolisian. Menurut Dasco, pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Kapolri untuk menyampaikan aspirasi dari Komisi III DPR.
"Kapolri telah menegaskan bahwa akan bertindak tegas dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, baik dari sisi etika maupun pidananya," ungkapnya.
Tanggapan soal Izin Tambang untuk Pesantren
Terkait usulan Menteri ESDM agar izin usaha
tambang bisa diberikan kepada pesantren, Dasco mengaku belum mengetahui secara detail sikap pemerintah terhadap kebijakan tersebut.
"Saya baru mendengar informasi ini, dan belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Nantinya, komisi teknis di DPR akan menggelar rapat dengan Menteri ESDM untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan memberikan masukan mengenai kebijakan ini," pungkasnya.
(Tamara Sanny)
Streaming