NEWSTICKER

Dampak Larangan Ekspor CPO, Petani Sawit: Kami Teraniaya

24 April 2022 18:43

Kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) yang merupakan bahan dasar minyak goreng, memang wujud upaya pemerintah memastikan agar kebutuhan di dalam negeri dapat lebih terpenuhi. Namun di baliknya ada konskwensi yang tidak kecil, yaitu berdampak buruk terhadap nasib petani kelapa sawit di dalam negeri. 

Sebab pasokan tandan buah segar kelapa sawit yang adalah bahan baku CPO, sebanyak 41% di antaranya berasal dari petani. Besaran ini setara dengan 2,7 juta hektar dari total 6,8 juta hektar kebun sawit di Indonesia. Sebagian petani pemilik 2,7 juta hektar lahan ini tidak punya fasilitas gudang yang besar apalagi fasilitas pengolahan menjadi CPO.

Ancaman tersebut diungkap oleh Wayan Supadno, seorang petani kelapa sawit. Selama ini produksi kelapa sawit di dalam negeri rata-rata 47 juta ton/bulan. Sebanyak 17 juta ton diserap pasar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan alokasi 5  juta ton untuk produksi minyak goreng, 9 juta ton untuk biodiesel dan 4 juta ton sebagai bahan olahan kimia. 

“Ketika ekspor CPO disumbat, maka sebagian tidak laku di dalam negeri. Menumpuk yang 30 juta ton,” ujarnya dalam Prime Time News Metro TV, Minggu (24/4/2022). 

Penumpukan 30 juta ton kelapa sawit ini akibat sudah penuhnya gudang dan tanki di pabrik pengolahan kelapa sawit dari pemasok langganannya. Bila pabrik diminta untuk menambah produksi dengan tujuan menyerap produksi petani lokal, otomatis harganya rendah karena berlimpahnya pasokan. Tidak tertutup kemungkinan pabrik akan membeli dalam jumlah kecil atau tidak sama sekali.

“Untuk sekedar memenuhi kebutuhan dalam negeri, pabrik prioritaskan hasil kebun sendiri. Otomatis sawit dari petani tidak ditampung. Ya yang teraniaya, tersiksa, sebab hasil panen tidak bisa dijual. Padahal harga pupuknya naik 100% akibat akibat perang di Ukraina” papar Wayan.

Dapat dipahami bahwa ada prioritas jangka pendek dari pemerintah. Namun larangan ekspor CPO ini seharusnya hanya berlaku dalam waktu yang sangat singkat demi mencegah kerugian besar-besar petani kelapa sawit. Pemerintah juga didorong melakukan evaluasi terhadap status hak guna usaha lahan (HGU) dan izin usaha perkebunan (IUP) pemain besar industri kelapa sawit yang nakal.