Jelang Pemilu 2024, Kemendagri terus melakukan sosialisasi mengenai regulasi, peraturan menteri, serta surat edaran mengenai pelaksanaan pemilu dan pilkada ke pemerintah daerah.
Pemilu 2024 akan digelar serentak sama seperti Pemilu 2019 lalu, tapi biayanya meningkat hingga tiga kali lipat lebih.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni di sela-sela Rapat Koordinasi optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta kemudahan berusaha/berinvestasi di Kuta, Bali.
Sementara itu di 2023, dana Pemilu 2024 yang akan dicairkan mencapai Rp22 triliun. Anggaran tersebut dibagi ke beberapa lembaga, termasuk KPU sebesar Rp13,95 triliun, Bawaslu Rp5,53 triliun, dan 12 kementerian/lembaga lainnya sebesar Rp2,57 triliun.
Agus Fatoni menambahakan, rakornas ini dilaksanakan guna memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif guna memperkuat perekonomian daerah melalui optimalisasi pajak daerah dan investasi.
