NEWSTICKER

Koruptor Mudah Bebas Setelah PP 99 Tahun 2012 Hilang

7 September 2022 20:31

Sebanyak 23 narapidana kasus korupsi secara berbarengan mendapat pembebasan bersyarat pada Selasa (6/9/2022). Pembebasan yang diberikan negara pada puluhan narapidana korupsi itu dinilai berkelakuan baik dan telah menjalani dua pertiga masa hukuman.

'Hadiah' pembebasan bersyarat 23 narapidana itu menyentak dan mengusik rasa keadilan di Indonesia.  Pemerintah pernah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012 untuk menjadi benteng agar narapidana kasus korupsi tak mudah mendapatkan hak bebas bersyarat atau remisi. Dengan PP 99/2012, remisi baru bisa didapat bila sang narapidana korupsi menjadi justice collaborator.

Namun umur PP 99/2012 tak berumur panjang. Mahkamah Agung mengabulkan uji materi dan membatalkan PP 99/2012 pada 28 Oktober 2021.

Setelah PP 99/2012 hilang, Undang-undang Pemasyarakatan 2022 dan aturan turunannya memberi ruang bagi pelaku tindak pidana korupsi mendapat hak remisi dan bebas bersyarat. Syarat bebas pun longgar, hanya berkelakuan baik dan menjalani dua pertiga masa tahanan. 

Maka pembebasan bersyarat dan remisi untuk narapidana kasus korupsi mengalir. Mereka yang menikmati di antaranya mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki yang terbukti menerima suap dari buronan korupsi Djoko Tjandra itu bebas bersyarat pada Selasa (6/9/2022).

Selain itu ada juga nama-nama seperti eks Gubernur Jambi Zumi Zola, eks Menag Suryadharma Ali, dan eks Ketua Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar yang divonis delapan tahun dalam kasus suap impor daging sapi yang ikut bebas bersama Pinangki.