Integritas dan Objektivitas Jadi 'Benteng' Media Mainstream Lawan Hoaks

Di tengah derasnya arus informasi dari media sosial,  kepercayaan publik terhadap media mainstream tetap tinggi. Namun, Dewan Pers menekankan bahwa media arus utama harus menjaga objektivitas dan integritas untuk menangkal hoaks yang kian marak di dunia digital.

Hal ini disampaikan dalam Outlook Media 2026 yang digelar di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat. Acara ini menghadirkan para pemimpin redaksi media nasional serta pengamat politik untuk membahas masa depan media di era disrupsi digital.

Pengamat politik Burhanudin Muhtadi menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan 'nyawa' demokrasi. Menurutnya, ketika media mainstream berfungsi secara profesional, masyarakat cenderung mempercayai informasi dari sumber yang kredibel dibandingkan berita yang tidak jelas di media sosial.

"Keterbukaan dan kebebasan pers itu 'nyawanya' demokrasi. Jika kebebasan media terganggu, hal itu justru memberi jalan bagi media sosial untuk menunjukkan kekuatannya, yang justru menyulitkan pemerintah dalam melakukan kontrol informasi," ujar Burhanuddin.
 

Baca juga: Sejarah Hari Pers Nasional dan Tema Tahun 2026

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menekankan peran media mainstream yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengedukasi masyarakat untuk memilah berita benar dan palsu. Menurut Komaruddin, jika media arus utama kehilangan objektivitas, ruang edukasi publik akan diambil alih media sosial yang sering tidak terkendali.

"Pers bisa menjadi mitra pemerintah untuk menyampaikan edukasi, sebaliknya pers juga harus mengangkat penyimpangan yang terjadi di masyarakat akibat kesalahan pembangunan," tutur Komaruddin.

Dalam diskusi tersebut, Dewan Pers juga mendorong industri media untuk terus berinovatif dalam penyajian berita, tanpa mengorbankan kode etik jurnalistik. Kredibilitas dan kejujuran disebut sebagai modal utama media mainstream, yang menjadi fondasi penting dalam menjaga demokrasi di era digital.