Celios Sebut Presiden Harus Atasi Masalah Fundamental Ekonomi untuk Pulihkan Kepercayaan Investor

Presiden Prabowo Subianto berencana mengadakan pertemuan dengan sejumlah investor dan pelaku pasar keuangan untuk membuka saluran komunikasi yang lebih baik. Namun, menurut pengamat ekonomi, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, Presiden Prabowo diminta untuk tidak hanya berfokus pada komunikasi, tetapi juga mengatasi masalah fundamental yang tengah dihadapi perekonomian Indonesia.

Bhima menekankan pentingnya solusi terhadap berbagai isu mendalam yang mempengaruhi ekonomi, daripada sekadar memperbaiki komunikasi dengan investor. 
 

BACA : Puan Ungkap Megawati Sampaikan Salam dan Harapan kepada Prabowo

"Untuk membuka komunikasi dengan investor atau pelaku di pasar keuangan ini sebenarnya tidak cukup. Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya persoalan komunikasi, misalnya yang sebelumnya sempat miss soal Danantara, soal kebijakan Undang-Undang TNI, tapi juga yang lebih fundamental lagi, adalah bagaimana meyakinkan investor bahwa pemerintah memahami ada tekanan terhadap daya beli masyarakat," ujar Bhima seperti dikutip dari Prioritas Indonesia Metro TV, Rabu, 2 April 2025.

Dia juga menjelaskan bahwa dampak dari kebijakan tertentu, seperti kenaikan tarif yang dilakukan oleh Trump, berpotensi memukul industri dalam negeri. Bhima mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh menyangkal masalah tersebut. 

"Pemerintah jangan denial, tapi mengakui bahwa ada masalah fundamental ekonomi, ada masalah fiskal juga yang perlu dicari solusi secepatnya, sehingga beban utang dan penerimaan pajak tidak menjadi penghambat dari pertumbuhan ekonomi," tambahnya.
 

BACA : Kebijakan Tarif Trump Berpotensi Pukul Ekonomi Indonesia

Lebih lanjut, Bhima menekankan perlunya paket kebijakan yang lengkap untuk membenahi berbagai masalah tersebut, yang ditambah dengan komunikasi yang lebih baik. 

"Jika itu dilakukan, ditambah dengan komunikasi yang lebih baik, maka efeknya tentu ada investor confidence untuk bisa berinvestasi dan mencegah arus modal asing yang keluar semakin besar, terutama pasca lebaran," jelas Bhima.

Selain itu, Bhima juga mengingatkan pemerintah untuk memberikan jaminan tentang tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. 

"Yang perlu disampaikan kepada para investor adalah pemerintah menjamin bahwa tata kelola dari Danantara, tata kelola dari APBN ini betul-betul partisipatif, akuntabel, dan juga tidak memberikan celah terhadap perilaku koruptif. Ini yang menjadi salah satu jaminan agar investor percaya terhadap pasar di Indonesia," kata Bhima.

(Zein Zahiratul Fauziyyah)