Pemerintah Indonesia hingga kini masih merumuskan strategi negosiasi bersama Blok ASEAN untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Berbeda dengan Uni Eropa, India, Korea Selatan (Korsel), bahkan Vietnam yang lebih dulu melakukan pendekatan diplomatik, Indonesia belum menentukan skema final untuk menekan tarif sebesar 32 persen.
Empat hari menjelang diberlakukannya tarif tersebut, sejumlah pihak mempertanyakan langkah konkret Indonesia. Pemerintah disebut akan tetap memanfaatkan jalur diplomasi, namun muncul usulan agar Indonesia tidak bergerak sendiri.
“Kalau mau melakukan diplomasi, ini setuju sekali ada diplomasi. Tapi yang kita harus lakukan adalah diplomasinya jangan sendiri, tapi dengan blok ASEAN. Atau bisa juga membentuk blok sendiri, misalnya dengan
BRICS. Karena Trump memusuhi semua pihak, perdagangan dan investasi antar negara BRICS justru bisa memperkuat posisi,” ungkap Direktur Celios, Bhima Yudhistira seperti dikutip dari
Metro Hari Ini Metro TV, Sabtu, 5 April 2025.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Danang Girindrawardana, menilai kebijakan
proteksionisme Trump sangat sulit digoyahkan.
“Saya kira itu tugas pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan cara apapun, sendiri atau lewat kekuatan blok. Tapi dari sisi dunia usaha, kami melihat itu tidak akan banyak gunanya. Keputusan Presiden Amerika soal tarif ini pasti sudah diperhitungkan, bahkan Kanada, Meksiko, dan negara-negara
NATO pun terkena dampaknya,” jelas Danang.
Sayangnya, Indonesia dinilai kalah cepat dalam merespons. Padahal, rencana penerapan
tarif oleh Trump sudah terdengar sejak 2016 dan kembali ditegaskan saat pelantikannya pada Januari 2025.
Meski begitu, keseriusan pemerintah menghadapi isu ini terlihat dari telewicara antar pemimpin negara
ASEAN yang digelar pada Jumat, 4 April 2025 lalu. Langkah itu diambil agar gonjang-ganjing ekonomi global tidak mengguncang stabilitas kawasan ASEAN.
(Zein Zahiratul Fauziyyah)
Streaming