Jakarta: Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, salah satu gebrakan strategis adalah pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK).
Kementerian baru ini dibentuk untuk menjawab tantangan besar dalam menyatukan arah pembangunan dari pusat hingga daerah, memastikan pemerataan dan kesinambungan pembangunan di seluruh Indonesia.
Makna pembentukan
Kemenko IPK dibentuk untuk menguatkan antarsektor infrastruktur dan juga pembangunan kewilayahan. Tujuannya untuk menyatukan langkah kementerian teknis, seperti Kementerian PUPR, ATR/BPN, Perhubungan, dan juga Perumahan & Transmigrasi.
Hal itu untuk mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, sehingga tidak terpusat di Pulau Jawa saja.
Gebrakan awal
Di tahun pertama pembentukannya, Kementerian IPK diawali dengan mempercepat proyek prioritas agar manfaatnya cepat dirasakan oleh masyarakat. Kemudian mendorong sinergi lintas kementerian dan pemnda untuk pembangunan daerah.
Kemenko IPK juga menggelar International Conference on Infrastructure (ICI 2025) dengan menawarkan proyek senilai Rp200 triliun.
Baca Juga :
Capaian Kinerja Kemenko Perekonomian dalam Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Fokus wilayah dan SDM
Program ini sekaligus menjadi komitmen pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan di pulau 3T, seperti Enggano yang menjadi pilot project pengembangan wilayah terpadu berbasis potensi lokal. Pemerintah juga melatih SDM daerah di bidang trasportasi dan infrastruktur bersama kementerian teknis.
Kebijakan dan pencapaian
Kemenko IPK menerbitkan Permenko IPK nomor 2 tahun 2025 tentang standar pelayanan informasi publik yang mendukung dari sisi transparansi. Dan juga Permenko IPK nomor 4 tahun 2025 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi.
Kemenko IPK juga menetapkan empat prioritas nasional, di antarnaya pangan, energi, air, konektivitas, tata ruang dan lingkungan.
Kemenerian IPK juga mengajukan tambahan anggaran dari Rp230 miliar menjadi sebesar Rp503 miliar untuk command center & sistem monitoring proyek.
Arah ke depan dan evaluasi
Ke depan, Kemenko IPK merencanakan pengembangan kerangka kebijakan jangka panjang yang terbuhung dengan visi pembangunan Indonesia 2045. Termasuk di dalamnya aspek konektivitas di seluruh wilayah sebagai bagian dari transformasi digital.
Sementara tantangan yang dihadapi di antaranya koordinasi lintas lembaga dan pembiayaan kreatif yang masih perlu diperkuat.
Namun demikian dalam satu tahun terakhir, Kemenko IPK mulai memperkuat perannya sebagai pusat koordinasi strategis untuk berupaya menyatukan berbagai agenda pembangunan nasional agar lebih terarah dan juga sinergis.
Sumber: Redaksi Metro TV
Streaming