Tsunami Aceh Jadi Titik Balik Manajemen Bencana Nasional

Bencana tsunami Aceh menjadi salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah. Bencana di Tanah Rencong itu cukup menjelaskan kurangnya tingkat kesiapsiagan masyarakat serta kurangnya sistem peringatan dini tsunami. Pascatsunami 2004, Indonesia telah mengalami perubahan besar dalam manajemen bencana.

Beberapa langkah penting ditempuh speeti pembuatan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden No.8 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami.

Tsunami Aceh terjadi pada 26 Desember 2024 dengan kekuatan Magnitudo 9,3. Terjadi pada pukul 07.58 WIB di kedalaman sekitar 30 kilometer (km) di bawah permukaan laut. Tsunami ini berdampak pada 16 negara di pesisir samudra Hindia.

Negara-negara terdampak gempa dan tsunami ini di antranya Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, India, Somalia, dan Maladewa. Guncangan masif itu telah menelan korban sebanyak 220 ribu jiwa.
 

Sebelum terjadinya tsunami Aceh, Indonesia hanya memiliki Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana atau Bakornas PB yang lebih fokus pada respons pascabencana. Setelah bencana tsunami Aceh tersebut, pemerintah menyadari perlunya pendekatan yang lebih komprehensif.

Inilah yang mendasari pembentukan UU Nomor 24 Tahun 2007. UU ini menekankan pentingnya pencegahan dan mitigasi bencana.

Dibentuknya BNPB juga dalam rangka mengkoordinasikan semua kegiatan penanggulanagan bencana di sleuruh Indonesia secara terencana dan terpadu mencakup fase prabencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
 

Penanganan bencana usai tsunami Aceh 2004 menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam sistem manajemen bencana dan mitigasi, namun upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa depan, apalagi potensi gempa megathrust.

Dalam gambaran potensi gempa besar megathrust berakibat tsunami, ada 16 segmen potensi gempa besar yang mengakibatkan tsunami. Selain itu, ada dua zona megathrust yang sudah lama tidak terjadi gempa atau seismic gap, yaitu di Mentawai Siberut dan Selat Sunda yang berusia 277 tahun.

Dalam prinsip manajemen bencana, terdapat dua jenis mitigasi yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural mencakup pembangunan greenbelt, sistem perlindungan buatan, jalur evakuasi & evakuasi, penguatan infrastruktur, sistem peringatan dini, dan pembuatan peta risiko.

Sedangkan langkah mitigasi non struktural mencakup edukasi masyarakat, simulasi bencana, dan forum kesiapsiagaan dini masyarakat.