20 November 2026 16:30
Jakarta: Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) masa bakti 2026-2029 menegaskan komitmennya memperjuangkan kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Langkah tersebut ditetapkan sebagai fokus utama tahun pertama kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ade Jona Prasetyo.
Bendahara Umum BPP HIPMI periode 2026-2029, Reynaldo Bryan, mengungkapkan bahwa keterbatasan pembiayaan masih menjadi penghambat utama bagi pengusaha muda di luar pusat ekonomi nasional. Untuk mengurai persoalan tersebut, HIPMI mengintensifkan komunikasi dengan DPR RI, pemerintah, serta sektor perbankan.
"Ke depan, kami akan memperjuangkan peraturan yang dapat membantu akses permodalan. Banyak sekali teman-teman daerah yang inovatif, tetapi mati di modal dan akses permodalan. Di bawah kepemimpinan Ketum Ade Jona, akses permodalan pengusaha daerah akan dibuka lebar agar mereka bisa menaikkan skala bisnisnya," ujar Reynaldo di sela pelantikan BPP HIPMI di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, dikutip dari tayangan Live Event Metro TV, Jumat 20 November 2026.
Salah satu terobosan yang tengah didorong HIPMI bersama pemerintah adalah skema kredit yang lebih ramah bagi pengusaha muda pemula, termasuk opsi pembiayaan menggunakan jaminan ijazah. Saat ini, penjajakan pembiayaan telah dilakukan bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan ke depan akan diperluas ke perbankan swasta hingga lembaga keuangan internasional.
Agar penyaluran modal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan perbankan lainnya tepat sasaran, HIPMI menyiapkan program kurasi dan pendampingan bisnis. Menurut Reynaldo, langkah ini penting untuk membenahi tata kelola usaha UMKM daerah sehingga siap bermitra secara profesional dengan investor besar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun kawasan industri.
"PR HIPMI hari ini adalah membenahi bisnis teman-teman melalui kurasi dan pelatihan yang baik. Ketika bermitra dengan pengusaha besar di kawasan industri, mereka sudah menjadi mitra bisnis yang profesional dan saling menguntungkan," katanya.
Reynaldo, yang merintis usahanya dari Papua Barat sebelum berkembang ke tingkat nasional, menilai jaringan HIPMI hingga tingkat kabupaten (BPC) dan provinsi (BPD) menjadi modal kuat untuk mengonsolidasikan pelaku usaha daerah. Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes), dan Sekolah Rakyat, yang membuka akses pasar baru di daerah. Saat ini, sekitar 30 persen hingga 50 persen pengurus HIPMI disebut telah berpartisipasi aktif membuka dapur MBG di berbagai wilayah.
Dukungan permodalan dan akses pasar diyakini mampu mendorong lebih banyak UMKM daerah naik kelas hingga menembus pasar ekspor. Potensi tersebut terlihat dalam pameran Indonesia Marketplace di area pelantikan HIPMI yang menampilkan sejumlah produk inovatif dari daerah.
“Hal yang akan dimaksimalkan pada periode kepemimpinan ini adalah akses permodalan serta akses pasar bagi pengusaha daerah. Di era digital saat ini, teman-teman di daerah sebenarnya memiliki banyak inovasi, tetapi masih terkendala pengetahuan mengenai akses pasar dan permodalan. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Ketum Ade Jona, kepengurusan kami akan memperkuat akses permodalan sekaligus membuka akses pasar bagi mereka,” katanya.