25 September 2018 19:15
Konsekuensi dari pasal satu undang-undang tipikor adalah partai politik bisa dikategorikan sebagai korporasi, dengan demikian hukuman pidana juga ditujukan kepada korporasi. Lalu sejauh mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dan mengumpulkan data terkait aliran dana untuk partai politik?