12 June 2017 19:41
Wacana yang digulirkan Panitia Khusus Rancangan Undang Undang Pemilu terkait dana saksi partai politik (parpol) atau kandidat pemilu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai kontroversial. Direktur Perludem Titi Anggraini juga merekomendasikan tetap pada sistem proporsional terbuka bukan tertutup. Titi Anggraini menambahkan sistem ini menegasikan hak pemilih untuk memilih calon yang dikehendakinya dan merupakan langkah mundur atas perjuangan reformasi yang menghendaki akuntabilitas antara calon yang dipilih dengan pemilih atau konstituen yang diwakilinya.
\r\n
\r\n