Purbaya dan KDM Saling Sasar Soal APBD Mengendap

Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal Rp234 triliun dana pemerintah daerah yang tanda kutip tidur di perbankan memicu kontroversi. Purbaya geram karena serapan APBD hingga kuartal ketiga 2025 baru mencapai 51 persen. 

Ia meminta pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja dan menegaskan uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito. Salah satu daerah dengan nilai simpatan tertinggi adalah Jawa Barat mencapai Rp4,17 triliun.

"Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan kelola dana pemda di bank dengan bijak. Simpan secukupnya untuk kebutuhan rutin. Tapi jangan biarkan uang tidur. Uang itu harus kerja bantu ekonomi daerah," ujar Purbaya.

Namun, Gubernur Dedi Mulyadi membantah angka tersebut. Dedi menegaskan dana tersebut merupakan kas aktif yang ditempatkan di Giro untuk pembayaran termin proyek secara bertahap.

"Uang itu tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito. Dan saya pastikan tidak ada deposito Pemerintah provinsi Jawa Barat untuk mengendapkan uang. Apabila ada pejabat pempr pengelola keuangan diam-diam membuat sertifikat deposito tanpa sepengetahuan saya, saya yakinkan hari ini pun saya berhentikan," kata gubernur yang akrab disapa KDM itu.

Menanggapi bantahan itu, Purbaya menyebut penyimpanan dana di Giro justru lebih merugikan karena bunga yang diterima lebih rendah.

Saling balas di ruang publik terus terjadi. Kini gaya komunikasi Purbaya dan Dedi Mulyadi menuai kritik dari berbagai pihak karena dinilai berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.