Kemenko PM Dukung Inkubasi UMKM untuk Perluas Akses Pendanaan Inklusif

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mendorong percepatan penguatan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program inkubasi yang diinisiasi perusahaan modal ventura LoID Ventures. Sebanyak 50 pelaku UMKM di Jakarta mengikuti program tersebut bertajuk Berdaya Bersama Empowering Jakarta Next Entrepreneur.

Program ini berlangsung selama enam minggu dengan pendampingan mentor selama tiga bulan. Lingkup pelatihannya diarahkan untuk membangun ekonomi berbasis kemandirian masyarakat. 

Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpa Edison menjelaskan, pemerintah terus memacu UMKM dan pelaku ekonomi kreatif agar lebih mudah memperoleh pendanaan inklusif. Ia menekankan banyak pelaku usaha kecil belum mampu mengakses pembiayaan karena keterbatasan aset.

“Pelaksanaan event kali ini adalah kolaborasi dengan LoID Ventures. Setelah peserta belajar dan mulai menjalankan usahanya, pasti muncul kebutuhan akses pembiayaan, sehingga LoID menjadi salah satu mitra penting,” ujar Leontinus Alpha Edison, dikutip dari Metro Siang Metro TV, Jumat, 14 November 2025.

 

Leontinus juga menjelaskan pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk menilai kelayakan usaha secara lebih komprehensif. Penilaian nantinya tidak hanya bertumpu pada aset, melainkan menyasar struktur keuangan, model bisnis, efisiensi biaya, hingga kemampuan manajemen usaha. Ia memaparkan detail pemetaan tersebut dalam orasi yang disampaikan kepada peserta.

“Salah satu yang ingin kami bantu adalah pengusaha mikro, ultra mikro, kecil menengah termasuk pelaku ekonomi kreatif. Kalau mereka tidak punya aset atau asetnya kecil, kami ingin punya metode penilaian yang melihat struktur keuangan, model bisnis, hingga dinamika pasar untuk menentukan kelayakan pendanaan,” ujar Leontinus Alpha.

Program inkubasi UMKM ini diharapkan memperkuat daya saing usaha kecil dan menengah melalui pendampingan intensif dan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Pemerintah menilai langkah ini strategis untuk memperluas akses pendanaan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

(Aulia Rahmani Hanifa)