Mahmud Fauzi • 16 January 2026 13:52
Jakarta: Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Pemerintah Berkomitmen menghadirkan layanan terbaik bagi jemaah haji.
Hal tersebut disampaikan oleh Dahnil pada saat memimpin apel malam Pendidikan dan Pelatihan Calon Petugas Haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.
"Catatan paling penting kami Kementerian Haji pastikan saya dan Pak Menteri semua proses clean and clear. Jadi tidak ada praktik korupsi di situ. Tidak ada praktik rente dalam proses pengadaan di Haji 2026.
Wamenhaj menegaskan komitmennya dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan memastikan seluruh proses penyelenggaran ibadah haji 2026 dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dahnil menegaskan saat ini persiapan konsumsi, akomodasi dan transportasi, termasuk layanan di armuzna telah selesai dilakukan.
"Persiapan konsumsi sudah beres, kemudian akomodasi sudah, transportasi sudah, termasuk armuzna di Arafah-Muzdalifah dan Mina itu sudah beres. Dan Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik," tambah Wamenhaj.
Wamenhaj memastikan tidak ada ruang bagi praktik korupsi dan praktik rente dalam setiap tahapan penyelenggaraan haji, mulai dari perencanaan, pengadaan layanan, hingga pelaksanaan di Arab Saudi.
Pemerintah berharap langkah ini mampu meningkatkan kualitas layanan haji sekaligus memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan yang maksimal saat ditanah suci.