23 September 2019 19:56
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Partai NasDem setuju dengan keputusan Presiden Jokowi tersebut. Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan pengesahan RKUHP perlu ditunda, karena terdapat pro dan kontra di masyarakat. Ia menilai pasal-pasal dalam RKUHP perlu dikaji secara mendalam.
Streaming