BNPP Identifikasi Jalur Ilegal Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar

Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) melaksanakan survei dan identifikasi titik perlintasan negara pada jalur tidak resmi di perbatasan Indonesia-Malaysia wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dilakukan untuk memetakan aktivitas lintas batas, baik barang dan orang serta permasalahannya.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon menjelaskan, survei tahun ini dilakukan pada jalur-jalur tradisional. Survei tersebut difokuskan di dua kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu.
 
Kegiatan survei dibagi dalam tiga sub tim untuk menyasar 24 titik perlintasan yang tercatat berdasarkan data sekunder.

Hasil pelaksanaan survei diharapkan akan mendapatkan data riil tentang jumlah dan lokasi jalur-jalur perlintasan tidak resmi di Kabupaten Kapuas Hulu, profil dan karakteristik dari setiap jalur perlintasan tidak resmi, termasuk data mengenai frekuensi penggunaan jalur tersebut oleh masyarakat.

Nantinya, hasil tersebut akan menjadi masukan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

"Banyak sekali titik-titik yang harus juga dipikirkan ke depan. Apakah misalnya ke depan kita usulkan kepada bapak Presiden untuk memperbanyak pos-pos pengamanan perbatasan (Pos Pantas) misalnya, atau jangan-jangan ada keputusan yang perlu untuk menutup titik-titik itu. Nanti akan kita petakan dulu rencana kebutuhan kebijakan yang akan kita rekomendasikan," tutur Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon.