Pemerintahan Joko Widodo ingin menggalakkan kendaraan listrik dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat produksi bahan baterai dan komponen lain. Tapi upaya mendatangkan investasi asing, termasuk menggunakan larangan ekspor komoditas, terus mengundang pro dan kontra.
Hanya dalam tiga tahun, Indonesia telah menyepakati belasan kontrak senilai lebih dari 15 miliar dolar untuk produksi bahan baterai dan kendaraan listrik. Analis menilai ini dampak langsung dari larangan ekspor bijih nikel oleh pemerintah Joko Widodo pada 2020. Namun, ekonom menilai investasi ini tak terkait larangan ekspor bijih nikel, melainkan lebih soal pertimbangan pasar.
Pemerintah Filipina akhirnya mempertimbangkan larangan ekspor serupa, apakah bisa diberlakukan di negara tersebut dan menguntungkan industri lokal. Namun, larangan ekspor nikel oleh Indonesia akhirnya digugat Uni Eropa ke organisasi perdagangan dunia (WTO) karena dituding anti-competitive dan merugikan industri stainless steel atau besi tahan karat Eropa.
Putusan WTO akhirnya memenangkan Uni Eropa dan Indonesia mengajukan banding. Pakar Ekonomi Indonesia Faisal Basri pun mempertanyakan larangan ekspor nikel ini. Selain itu, analis lain menyoroti dampak jangka panjangnya bagi Indonesia.
Menurut data Geological Survey Badan Federal di bawah Departemen Dalam Negeri Amerika, Indonesia memiliki cadangan nikel 21 juta ton hampir seperempat dari cadangan dunia.
