Buron Kelas Kakap Fredy Pratama Dikabarkan Berada di Thailand

Keberadaan buron kelas kakap Fredy Pratama dikabarkan berada di Thailand. Polri pun bekerja sama dengan kepolisian Thailand untuk melancarkan Operasi Escobar.

"Ini menjadi tugas kami dengan teman-teman di Thailand untuk bersama-sama mencari Fredy Pratama," kata Wadir Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Jayadi dalam program Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Kamis, 14 September 2023.

Jayadi mengungkap bahwa Fredy Jayadi membangun jaringan narkotika sudah cukup lama. Dari jaringan paling kecil hingga jaringan internasional.

Sebelumnya, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri bersama Polda jajaran dan kerja sama dengan Imigrasi, Bea Cukai, Ditjen PAS beserta Royal Malaysia Police dan Royal Thai Police menangkap 39 orang tersangka peredaran gelap narkoba jaringan Fredy Pratama. Polisi tak mengungkap identitasnya.

Namun, salah satunya adalah selebgram Palembang Adelia Putri Salma (APS). Dia menjalankan bisnis sabu suaminya, Kadafi alias David yang tengah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusa Kambangan. Kadafi di bawah kendali Fredy Pratama.

Kemudian, 38 tersangka lainnya memiliki peran berbeda-beda. Ada yang sebagai pasukan wilayah barat dan wilayah timur untuk penyebaran sabu-sabu dan ekstasi.

Ada pula perannya membuat KTP palsu atau identitas palsu. Lalu, sebagai penjual dan penampung keuangan atau pengendali keuangan.

Total ada 10,2 ton sabu disita dari pengungkapan Mei 2023 hingga saat ini. Jumlah aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Fredy dan jaringannya yang disita sebanyak Rp10,5 triliun. Atas pengungkapan ini polisi menyelamatkan 51 juta jiwa bila lima orang mengonsumsi 1 gram sabu.

Ke-39 tersangka telah ditahan. Mereka dijerat Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup, dan pidana denda maksimal Rp10 miliar.

Para tersangka juga dikenakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asalnya yaitu UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Pasal 3,4,5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU.