NEWSTICKER

Impunitas Pelanggaran HAM Berat Belum Tuntas

13 January 2023 19:40

Maria Catarina Sumarsih, ibu dari Benardinus Realino Norma Irawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas saat Tragedi Semanggi I menanggapi soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengakui 12 pelanggaran HAM berat. Sumarsih menilai bahwa pemerintah telat dalam menindaklanjuti pelanggaran HAM berat tersebut.

"Kenapa baru mengakuinya sekarang? telat," kata Maria Catarina Sumarsih.

Sumarsih mengungkapkan bahwa semestinya yang menyatakan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM dan Jaksa Agung. Kasus pelanggaran HAM berat juga tidak perlu dianalisa, tetapi harus dipertanggungjawabkan melalui UU Nomor 26 Tahun 2000 yang dibuat oleh DPR dan pemerintah.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai bahwa Indonesia memerlukan pengadilan HAM, sehingga orang-orang yang bertanggung jawab atas HAM berat mendapatkan pelajaran dan hukuman untuk dimintai tanggung jawab pidana. 

"Rekomendasi untuk mencegah HAM berat terulang lagi juga diperlukan, seperti mengeluarkan kebijakan rehabilitasi untuk korban '65, sehingga tidak boleh ada alasan untuk tindak menindaklanjutinya" tegas Usman.

"Demikian pula dengan KEPPRES No. 28 Tahun '75 (tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G. 30. S/PKI Golongan C), tentang tahanan politik '65 dan juga penghapusan TAP MPRS Nomor XXV yang pernah diusulkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) agar itu dicabut," tambahnya. 

Menurut Usman, pemerintah jangan hanya mengakui adanya pelanggaran HAM berat. Namun, berikan juga permohonan maaf dan kembalikan hak-hak tersebut. 

"Presiden seharusnya bersama DPR segera membentuk pengadilan HAM Adhoc, dengan dimulai penerbitan dan penyelidikan" tambah Usman. 

TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 sendiri membahas soal PKI adalah tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Sementara itu, Komnas HAM mengatakan bahwa kasus pelanggaran HAM berat bukan hanya 12 kasus, tetapi ada 16 kasus pelanggaran HAM berat.

"Sebetulnya ini ada 16, yakni Timur-timur, Tanjung Priok, Adipura, dan Paniang," jelas  Anggota Komnas HAM, Abdul Haris Semen Dawaii. 

"Pengakuan Presiden Jokowi (soal HAM Berat) bagus dan bisa menjadi pintu masuk untuk langkah lanjut sebagaimana yang diharapkan," tambah Abdul. 

Pengakuan presiden atas pelanggaran HAM sudah lama tertunda dan dinilai telat. Alhasil, para korban dibiarkan dalam kegelapan tanpa keadilan, kebenaran, dan pemulihan yang lama. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu dan menyesalkannya. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Rabu (11/1/2023).

Pernyataan Jokowi tersebut dibacakan usai Presiden Jokowi mempelajari dengan seksama Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Meskipun ada pembentukan Tim Non Yudisial, Presiden menekankan agar kasus pelanggaran HAM berat tetap diusut melalui jalur Yudisial.

“Saya selaku Kepala negara, mengakui pelanggaran HAM berat telah terjadi di berbagai peristiwa,” ujar Presiden Jokowi

Pernyataan tersebut dibacakan usai Presiden Jokowi mempelajari dengan seksama Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Meskipun ada pembentukan Tim Non Yudisial, Presiden menekankan agar kasus pelanggaran HAM berat tetap diusut melalui jalur Yudisial.