Marak Penipuan Travel Umrah, Komisi VIII DPR: Pengawasan dari Kemenag Harus Diperketat

Kasus penipuan berkedok travel umrah kian marak terjadi. Beberapa kasus yang sudah terjadi seperti PT Naila Syafaah Wisata Mandiri, Abu Tour dan First Travel dan beberapa kasus yang lain itu seharusnya menjadi perhatian Kementerian Agama.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menegaskan Kementerian Agama seharusnya mampu melakukan pengawasan secara lebih ketat terhadap penyelengaraan ibadah umrah yang dilakukan oleh travel swasta.

"Kementerian Agama sesungguhnya memiliki sistem informasi pengawasan penyelenggaraan umrah yakni setiap penyelenggara umrah diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada Kementerian Agama dan menyetorkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily dalam program Metro Pagi Prime Time Metro Tv, Minggu (2/4/2023).

Menurutnya, jika Kementerian Agama memiliki sistem tersebut dan dijalankan secara konsisten maka pengawasan terhadap penyelenggara umrah tidak akan terjadi adanya penipuan travel umrah yang dilakukan olehPT Naila Syafaah Wisata Mandiri.

Diketahui, Penipuan agen perjalanan atau travel agent umrah PT Naila Syafaah Wisata Mandiri telah mengakibatkan sejumlah jemaah telantar di Arab Saudi dan sempat tak bisa pulang ke Tanah Air.

Kasus ini terungkap setelah satuan tugas atau satgas antimafia umrah Polda Metro Jaya menerima laporan dari Kementerian Agama alias Kemenag. Laporan tersebut ihwal jemaah umrah Indonesia yang tidak bisa pulang ke Tanah Air.