NEWSTICKER

Menko Polhukam: Setiap akan Ditindak, Lukas Enembe Ancam Pisahkan Papua dari NKRI

20 September 2022 18:14

Tindak pidana korupsi yang dilakukan Lukas Enembe, sudah KPK dan PPATK endus sejak awal 2020. Status tersangka baru tahun ini ditetapkan, sebab sebelumnya Gubernur Papua tersebut tak mau memenuhi panggilan pemeriksaan bahkan mengancam pisahkan Papua dari NKRI.

"Sejak bertahun-tahun ketika kita akan melakukan tindakan hukum dan membuat Lukas Enembe tersangka, selalu timbul ancaman, 'pokoknya kami mau merdeka, kami bukan bagian dari Indonesia'. Nah sehingga tertunda terus (langkah hukum) untuk menjaga situasi politik," ungkap Menko Polhukam Mahfud MD dalam Prime Time News Metro TV, Selasa (20/9/2022).

Sejak telah disahkannya UU 2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua yang menjadi payung hukum baru bagi pembangunan di Papua, maka situasi dinilai sudah berbeda. Aksi ancaman terhadap stabilitas politik lokal dan nasional sudah lebih dapat ditanggulangi. 

Langkah hukum kepada Lukas Enembe tidak bisa lagi terus-menerus ditunda sebab semakin memperpanjang ketidakadilan di Papua. Tindakan hukum yang tegas justru sejalan dengan aspirasi para tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh perempuan di Papua agar perilaku korupsi oknum pemerintahan tidak terus menerus didiamkan dengan dalih politik. 

"Sekarang kita punya UU 2/2021, mari kita bangun Papua secara fair dan tegakkan hukum. Di Papua banyak yang minta penegakan hukum dan pemerintah selalu diprotes karena mendiamkan," papar Mahfud.