Cegah Karhutla Berulang, Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Siapkan Strategi Pembasahan Lahan hingga Deteksi Dini

Presiden Prabowo resmi melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional, sedangkan Mayor Jenderal TNI Sriyanto dilantik sebagai Wakil Kepala Badan. Kamis, 15 Oktober 2026. 

Satyawan Pudyatmoko merumuskan sejumlah langkah strategis guna menekan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya saat musim kemarau ekstrem. Penanganan difokuskan pada pengembalian sifat alami lahan gambut yang basah, perlindungan kawasan mangrove, serta peningkatan peran aktif masyarakat sekitar.

Satyawanmenjelaskan bahwa pemicu utama karhutla adalah perubahan sifat alami gambut dari kondisi basah dan lembap menjadi kering. Pengeringan ini umumnya terjadi akibat maraknya pembuatan kanal di area kubah gambut yang berfungsi sebagai penampung air alami.

"Gambut itu terbakar karena ada upaya untuk mengubah sifat natural gambut dari yang sifatnya basah dan lembap menjadi kering," ujar Satyawan dalam tayangan Breaking News Metro TV, Kamis, 15 Oktober 2026.

Sebagai solusinya, badan ini akan memetakan kanal serta membangun sekat kanal agar air tidak terbuang deras. Langkah pembasahan kembali ini ditujukan untuk mengembalikan kelembapan tanah dan menekan risiko kebakaran.

Dari sisi pengawasan dan penegakan di lapangan, pemerintah menyiapkan penguatan personel. Atas arahan Presiden, penambahan Polisi Hutan (Polhut) ditargetkan mencapai 70 ribu orang secara bertahap, dengan 21 ribu personel di antaranya mulai dialokasikan pada tahun ini. Selain berpatroli, para Polhut akan bertugas memberikan penyuluhan serta pendampingan kepada warga.

Badan ini juga melibatkan kelompok ahli dari berbagai bidang ilmu, mulai dari hidrologi gambut, revegetasi, hingga sosial-ekonomi.

"Gambut ini perlu sains yang cukup canggih. Di struktur organisasi ada kelompok ahli dari berbagai bidang yang kita minta saran dalam mengelola ekosistem esensial ini," ucap Satyawan.

Pemerintah menargetkan penurunan karhutla secara bertahap di lebih dari 500 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang dipetakan di seluruh Indonesia.
 

Sementara itu, perwakilan badan, Sriyanto, menekankan pentingnya tata kelola berbasis kolaborasi interdisipliner dan pemanfaatan teknologi informasi (IT). Sistem IT akan difungsikan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, hingga memproyeksikan potensi risiko kebakaran.

"Kalau kita sudah tahu permukaan air gambut kurang dari 40 sentimeter, kita harus segera berbuat. Deteksi dini ini penting agar kita bisa memitigasi dan mengevakuasi masyarakat ke titik aman," tegas Sriyanto.

Sistem pemantauan ini diharapkan mampu memprediksi potensi kebakaran beberapa hari sebelumnya sehingga penanganan dan evakuasi dapat dilakukan lebih cepat.

Di samping perlindungan ekologi, aspek ekonomi masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Pihak badan mendorong warga meninggalkan tanaman yang membutuhkan pengeringan lahan dan beralih ke komoditas ramah air seperti sagu, jelutung, serta nanas. Pada kawasan mangrove, masyarakat diarahkan untuk mengembangkan pariwisata dan perikanan berkelanjutan tanpa merusak ekosistem.

"Intinya adalah pelibatan semua pemangku kepentingan dan kita sebanyak mungkin menciptakan desa-desa yang ada rasa memiliki (sense of belonging) terhadap gambut dan mangrove," kata Sriyanto.