Pemerintah membeli pesawat tempur bekas senilai hampir Rp12 Triliun. Dalih yang digunakan pemerintah karena ada gap di ketersediaan alutsista tempur kita.
Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut bahwa pembelian pesawat bekas tidak layak. Ia menyebut, seharunya pemerintah bisa mendiskusikannya terlebih dahulu untuk mencari solusi soal gap ketersediaan alusista tempur.
"Saya mencoba memahami dan berada di tengah. Karena penjelasannya bukan sekedar layak atau tidak, tetapi soal ada gap antara kekautan faktual dan kebutuhan. Namun, mestinya kita tidak gegabah belanja yang bekas, agar tidak sekedar untuk belanja transisi saja, tetapi bisa untuk pemakaian yang lebih sustain," ujar Fahmi dalam Metro Siang, Metro TV, Senin 10 Juli 2023.
Fahmi menambahkan, terlihat adanya masalah komunikasi antar lembaga saat memutuskan untuk membeli alusista bekas ini.
"Proses pengusulan rencana kebutuhan kan teorinya bottom up, dari usulan pengguna yakni TNI AU sampai persetujuan Menteri Pertahanan, teorinya seperti itu. Namun, faktanya banyak cerita soal kebijakan belanja perencanaan kebutuhan yang bersifat top down," tambahnya.
Kementerian Pertahanan harus arif dalam melakukan pembeliaan alusistas. Sebab membangun kekuatan juga menyangkut keselamatan para prajurit TNI.
"Tentu kita butuh kearifan, transparansi dan akuntabilitas dari Kementerian Pertahanan soal belanja pesawat tempur bekas. Karena, membangun kekuatan pertahanan juga menyangkut keselamatan prajurit kita," kata Fahmi.
(M. Khadafi)
