Antisipasi Banjir Susulan di Sumbar, BNPB Dorong Percepatan Pendataan Warga Terdampak

17 May 2024 12:19

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mendorong percepatan pendataan relokasi warga yang terdampak banjir lahar dingin dan longsor di Sumatera Barat. Sehingga, penanganan bencana dapat beralih dari tanggap darurat menjadi transisi menuju pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Pendataan akan kebutuhan relokasi, tolong ini segera dilakukan, sehingga dalam waktu dekat bisa diketahui mana yang direlokasi mana yang tidak," kata Suharyanto, dikutip Jumat, 17 Mei 2024.

Data rincian rumah warga yang terdampak, mulai dari rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan mesti segera disetor. Selain itu, rumah warga yang tidak rusak, namun masuk dalam zona rawan bencana, juga dimasukkan dalam pendataan.
 

Baca: Tim SAR Fokuskan Pencarian Korban Banjir Bandang Sumbar di 2 Sungai Utama

BNPB bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) masih memetakan wilayah sekitar Gunung Marapi yang masuk dalam kawasan rawan bencana. Khususnya, daerah aliran sungai yang menjadi jalur lahar dingin dari atas lereng Marapi. Termasuk, menyiapkan lahan relokasi bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak.

"Tahap transisi sudah harus jalan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Nanti akan di data mana yang harus di relokasi dan tidak, Deputi IV BNPB ini yang menangani Rehabilitasi dan Rekonstruksi juga sudah rapat teknis dan terus akan mendampingi pemerintah daerah, artinya yang menentukan nanti hingga ke pemerintah pusat," terang Suharyanto.

Selain tempat tinggal, kepala BNPB juga menyoroti mata pencaharian para warga terdampak akan direlokasi. Suharyanto menekankan pemerintah daerah perlu menyediakan sumber mata pencaharian seperti lahan yang bisa dimanfaatkan warga sebagai sarana perkebunan.

"Ini perlu di lihat apakah di sebelah relokasi itu ada tanah negara yang bisa dimanfaatkan," tambah Suharyanto.

Dalam melaksanakan rencana relokasi tersebut, sambung Suharyanto, pemerintah akan mengedepankan pendekatan humanis dan dialog kepada masyarakat khususnya mereka yang tinggal di kawasan berisiko. Menurutnya agar pengungsi yakin relokasi salah satu solusi terbaik mengantisipasi bencana susulan di masa mendatang.

Warga yang tinggal di tempat aman, namun rumah mereka rusak, akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah dengan rincian untuk rusak berat Rp60 juta Rupiah, rusak sedang Rp30 juta Rupiah, dan rusak ringan Rp15 juta Rupiah.

Menindaklanjuti rencana relokasi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, Suharyanto juga menyampaikan saat ini terdapat sekira 335 unit rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang siap dibangun. Rumah tersebut merupakan bagian dari program Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

"Makanya tolong untuk pendataan ini cepat dan akurat karena bangunnya cepat yang lama itu biasanya di pendataan," tegas Suharyanto.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Anggie Meidyana)