Debat perdana pemilihan bupati Kabupaten Nunukan digelar pada Senin, 4 November 2024. Dalam debat ini ketiga pasangan calon (paslon) menyampaikan visi-misinya untuk memimpin Kabupaten Nunukan. Paslon nomor urut 3 Irwan Sabri-Hermanus menyebut pelayanan publik dan pemberdayaan rakyat adalah fungsi utama pemerintahan.
"Pelayanan publik sangat penting karena selain melakukan pembangunan dan pemberdayaan rakyat fungsi utama dari pemerintah adalah melahirkan dan menghadirkan pelayanan publik yang prima. Memimpin berarti melayani, pemimpin sejatinya adalah pelayan. Maka pilkada ini merupakan ajang dan mekanisme demokratis untuk memilih pelayan rakyat. Kami akan melakukan tata kelola pemerintahan yang transparan melayani cepat dan tuntas," kata Irwan.
Untuk mewujudkan itu, Irwan Sabri-Hermanus akan melakukan beberapa hal di antaranya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar teknologi dan informasi di setiap tingkatan pelayanan publik, peningkatan kinerja pemerintah dan informasi terkait pelayanan publik, penempatan jabatan aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan sistem meritokrasi.
"Dalam hal ini artinya kebijakan dan manajemen ASN ke depan akan kami kelola berdasarkan kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar. Sebab tanpa itu mustahil kita kita dapat menghadirkan pelayanan publik yang baik. Jika ingin membersihkan lantainya maka bersihkan dulu sapunya," ucap Irwan.
Aksi selanjutnya dari paslon Irwan Sabri-Hermanus adalah peningkatan kompetensi skill serta kesejahteraan ASN, peningkatan gaji tenaga honorer berdasarkan jenjang karir dan lama mengabdi, dan peningkatan insentif rukun tetangga (RT).
"Dari langkah strategis ini kami bertujuan untuk menghadirkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan tentu berorientasi melayani masyarakat Nunukan. Kami hadir untuk menjadi pelayan bagi anda sekalian dan kami akan memimpin proses transformasi birokrasi yang memenuhi empat spirit dan kualifikasi," katanya.
Sejumlah empat spirit yang dimaksud adalah birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan konflik kepentingan, birokrasi yang transparan, terbuka, dan mudah diakses oleh publik, birokrasi yang akuntabel dan rutin memberikan laporan kepada masyarakat yaitu sang empunya kedaulatan rakyat, birokrasi yang profesional, hadir menjadi pelayan publik.
"Empat poin inilah yang disebut integritas seorang pemimpin dan pejabat publik. Dan Nunukan membutuhkan ini karena pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya upaya untuk menciptakan
good government. Kata kuncinya adalah keteladanan kepemimpinan. Jika pemimpinnya bersih maka birokrasinya pasti akan bersih, dan birokrasi yang bersih pasti berorientasi melayani untuk itu pada seluruh masyarakat Nunukan," pungkas Irwan.