Pengakuan Belanda atas Kemerdekaan Indonesia Dinilai Tidak Tulus

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte akhirnya mengakui Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda justru menilai pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia itu tidak tulus. 

"Kalau kita baca secara rinci dalam statement Perdana Menteri Rutte dan juru bicaranya itu tidak tulus. Pernyataan mengakui kemerdekaan disertai berbagai kualifikasi yang pada akhirnya menegasi pernyataan itu sendiri," kata Hassan di Primetime News Metro TV, Jumat 16 Juni 2023.

Hassan menyebut negara-negara penjajah dalam lima tahun belakang banyak menengok kembali sejarah. Ia menilai Belanda tidak seperti negara-negara penjajah lain di Eropa yang meminta maaf dan membayar gant rugi terhadap negara yang dijajah. 

"Jerman terhadap Namibia berujung permintaan maaf dan ganti rugi. Inggris juga terhadap kejahatan kemanusiaan di Kenya pada 60-an juga berujung permintaan maaf. Demikian juga Belgia. Jadi, dibandingkan koleganya di negara-negara Barat yang juga sama-sama penjajah, Belanda ini telat," tuturnya. 

Pengakuan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 terucap dari PM Belanda Mark Rutte di tengah perdebatan para anggota Parlemen Belanda pada 14 Juni 2023 perihal hasil penelitian kemerdekaan, dekolonisasi, kekerasan, dan perang di Indonesia periode 1945-1950.

Hasil penelitian menyebut adanya kekerasan ekstrem militer Belanda yang terstruktur. Dalam sesi debat, anggota Parlemen Belanda, Corinne Ellemeet, mendesak pemerintah Belanda memberi respons terhadap proklamasi 17 Agustus 1945. 

Belanda mengakui secara moral fakta kekerasan ekstrem, tapi tidak setuju disebut sebagai kejahatan perang secara hukum. Rutte meminta maaf atas nama pemerintah Belanda kepada Indonesia dan semua pihak yang dirugikan akibat perang. Ia mengatakan masa kekerasan itu terjadi sebelum Konvensi Jenewa. Artinya, Belanda tidak setuju itu kejahatan perang secara yuridis.