Satgas PKH Kejaksaan Agung Percepat Penertiban Bisnis Timah Ilegal

Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Kejaksaan Agung meninjau smelter timah milik PT Tinindo Internusa di Bangka Belitung, Selasa, 1 Oktober 2025. Peninjauan dilakukan untuk memastikan aset hasil sitaan negara dapat segera difungsikan kembali secara legal.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, menyebut penertiban bisnis timah ilegal telah berlangsung lama. Hingga kini, Kejaksaan telah menetapkan lima perusahaan sebagai tersangka korporasi serta memproses 23 orang yang terlibat, termasuk perkara yang dikenal dengan sebutan Harvey CS.

“Kejaksaan sudah bertindak sejak lama. Ada 23 orang yang sudah diproses dan lima perusahaan ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Harapan kami, setelah penindakan ini, segera dilakukan perbaikan tata kelola bisnis timah agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ujar Febrie.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menambahkan lima smelter yang disita mampu memproduksi enam hingga delapan ton timah hanya dalam waktu 12 jam. Jika dioperasikan secara legal, hasil produksi dapat menjadi sumber pendapatan negara sekaligus mendorong perekonomian Bangka Belitung.

Upaya penertiban ini juga mendapat dukungan TNI. Kepala Staf Umum TNI, Letjen Richard Tampubolon, menekankan bahwa langkah yang diambil dilakukan secara terukur dan terkoordinasi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat lokal.

Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Ar, menyampaikan apresiasinya atas penindakan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Menurutnya, kehadiran pejabat pusat memberi ketenangan bagi warga dan menunda aksi demonstrasi yang rencananya digelar pada 6 Oktober mendatang.

“Perintah Presiden jelas, timah harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kehadiran pejabat pusat membawa angin teduh sehingga warga menunda aksi demo. Untuk sementara biar pemerintah daerah yang menyelesaikan persoalan ini,” kata Hidayat.

Melalui penegakan hukum dan perbaikan tata kelola, pemerintah berharap sumber daya timah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.